User Registration

or Cancel

Save

Save

Time: 7:34

Pilkada Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Featured

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr Wb,

Hari ini, Rabu, 15 Februari 2017, sebanyak 101 daerah – 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota – melaksanakan “pesta demokrasi”. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak gelombang kedua tahun 2017. Dua Diantara 101 daerah dimaksud ada di Provinsi Riau. Yaitu, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan data di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru, di Kota Madani (dulu Kota Bertuah), jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 572.029 orang dengan pemilih laki-laki 285.372 orang dan perempuan 286.657 orang.

Meskipun dijamin tak bakal datang 100 persen, Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan untuk Pilkada di Pekanbaru sebanyak 1.796 yang tersebar di 12 kecamatan.

Sedangkan di Kampar menurut KPU setempat, DPT sebanyak 480.967 yang tersebar di 21 Kecamatan, 250 Desa/Kelurahan dan 1.323 TPS. Jumlah pemilihnya 480.967 orang, terdiri dari pemilih laki-laki 244.821 orang dan perempuan 236.146 orang.

Terkait dengan Pilkada Pekanbaru, ada hal yang sedikit “mengusik” pikiran kami pribadi. Hal yang ke depannya tentu perlu “diluruskan” (kalau boleh mengajak, oleh kita bersama). Apa itu? Apa kaitannya Archandra Tahar dan “Public Service” sebagaimana tajuk di atas?

Sebelum kami jawab sendiri, kita pahami dahulu beberapa ketentuan dalam Undang-Undang (UU) No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pertama, Pasal 1 angka 8; “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Kedua, Pasal 1 angka 11; “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.”

Ketiga, Pasal 14 ayat (1); “Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.”

Keempat, Pasal 15 ayat (1); “Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.”

Kelima, Pasal 15 ayat (2); “Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.”

Keenam, Pasal 15 ayat (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.”

Ketujuh, Pasal 15 ayat (4); “Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.”

Kedelapan, Pasal 63 ayat (6); “Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.”

Kesembilan, Pasal 64 ayat (8); “Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.”

Kesepuluh, Pasal 102 huruf b, “Semua kalimat ‘wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai ”wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili.”

Apa hal yang sedikit “mengusik” pikiran kami pribadi dan ke depannya tentu perlu “diluruskan” sebagaimana pertanyaan yang kami ajukan sendiri di atas?

Berdasarkan informasi “intelejen” yang kami terima sekitar pukul 10.00 WIB tadi, ada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis yang masuk DPT Pekanbaru.

Artinya mereka ikut memberikan hak pilih. Hebatnya lagi, ASN dan pejabat dimaksud sudah bertahun-tahun menjadi “public service” dan pejabat di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini.

Konon dan tanpa bermaksud mencampuri urusan “dalam negerinya”, hal serupa juga terjadi untuk ASN dan pejabat di daerah lain. Misalnya Kabupaten Siak dan Pelalawan?

Ironis. Kalau data “intelejen” itu benar, bagi kami pribadi memang ironis. Bahkan sangat ironis sekali. Betapa tidak, eksistensi mereka (ASN dan pejabat tersebut) selama ini Negeri Junjungan telah “mencuaikan” UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Walau kami belum mendapat bukti “fisik” tentang adanya ASN dan pegawai di Pemkab Bengkalis yang termasuk dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya di Pilkada Pekanbaru, tapi ketika memperoleh informasi “intelejen” tersebut, kami jadi ingat kasus Archandra Tahar.

Archandra Tahar adalah adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Juli 2016 sampai 15 Agustus 2016. Kini dia turun setingkat menjadi Wakil Menteri dikementerian yang sama.

Mengapa Archandra Tahar diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Jokowi? Rasanya kita semua mengetahui penyebabnya.

Terkait dengan pemberhentian tersebut, ini komentar Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun terkait dengan kasus Archandra Tahar sebagaimana dikutip bbc.com, menyebutkan, tindakan Archandra Tahar yang tidak melaporkan kepemilikan paspor Amerika Serikat sebagai sebuah pelanggaran terhadap aturan mendasar soal kewarganegaraan.

"Menjadi menteri itu kan bukan hak, tapi soal kepercayaan, kepercayaan dari Presiden, tapi Presiden itu kan mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga menurut saya, paling tidak problematik jika terpaksa diberhentikan, karena kan akan menghilangkan kontroversi. Kalau tidak diberhentikan, ini akan jadi beban bagi pemerintahan Jokowi, dan bisa jadi semua permasalahan menterinya dipermasalahkan orang," imbuhnya.

Selain ingat kasus Archandra Tahar, kami juga ingat tentang Tim Nasional (Timnas) “Garuda di Dadaku”. Sepanjang pengetahuan yang kami miliki, tak pernah ada pemain asing yang pernah memperkuat Timnas Merah Putih. Kalau pun ada pasti sudah dinaturalisasi. Telah di-Indonesia-kan terlebih dahulu.

Pertanyaan selanjutnya, apaka kaitannya dengan “public service”? ASN dan pejabat tersebut, jelas tidak akan "total" menjalankan profesinya sebagaimana mestinya. Pasalnya, bagaimana mereka akan dapat memberikan pelayanan terbaik sementara mereka tak menjalan peribahasa “Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”.

Tanpa bermaksud mengeneralisasi, bisa jadi mereka itu hanya menganut paham “hanya memijak” tapi tidak untuk “menjunjung” Negeri Junjungan. Kalau memang demikian, kemungkinan besar mereka tak akan mau menjalankan “Johan Cruyff Total Football Philosophy” dalam menunaikan instruksi Pejabat Pembina Kepegawaian di Negeri Junjungan ini.

Bila dikaitkan pesan bijak yang sering diingatkan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, dalam berbagai kesempatan, mereka kemungkinan besar sangat sulit mengimplementasikan. Apa isi pesan dimaksud? Yaitu, “Layani masyarakat dengan hati, sepenuh hati, setulus hati.”

Kalau hipotesis kami ini benar atau mendekati kebenaran, maka seperti dikatakan Refry di atas, akan menjadi “beban” Negeri Junjungan. Beban yang tidak akan memberikan hasil optimal. Secara pribadi, insha Allah, kami percaya dan sangat percaya itu.

Melalui “Catatan Kecil” ini, apa yang kami sampaikan di atas meski dalam realitanya benar adanya, namun itu bukan tujuan utama.

Adapun ini yang ingin kami sampaikan melalui “Catatan Kecil” ini adalah, siapapun kita wajib patuh dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Khususnya Pasal-Pasal yang kami tuliskan di atas.

Termasuk meski hanya pindah alamat (nama jalan) di RT (Rukun Tetangga) yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) di atas. Harus ganti KTP-el. Karena demikianlah ketentuannya. Kecuali kondisi di lapangan lain. Misalnya tak ada blanko KTP-el kosong. Ini tentu “kesalahan negara”.

Tapi kalau sampai bertahun-tahun pindah tempat domisili (menetap), sebagaimana kami kemukakan di atas, ironis. Ironis karena jelas ada unsur "kesengajaan" untuk “melawan” perintah negara.

Untuk itu, khusus kepada seluruh staf Bagian Humas Sekretariat Daerah Bengkalis, kami sudah membuat “local instruction”. Bagi pejabat (Kasubbag), ASN maupun tenaga kontrak (honorer) di Bagian Humas yang hingga saat ini belum memiliki KTP-el sesuai alamat domisilinya saat ini, jika dalam tiga bulan ke depan masih menjadi “pendatang haram” (begitu meminjam istilah Mas Adi Sutrisno), maka akan kami usulkan untuk “diberhentikan dengan hormat”.

Dalam sebuah rapat terbatas di Bagian Humas belum lama ini, “ancaman” itu sudah kami sampaikan secara terbuka. Bagi yang tidak mengindahkan sampai tenggat waktu tersebut dan karena sudah bertahun-tahun tinggal di Negeri Junjungan, akan kami usulkan kepada Bupati Bengkalis untuk ditindaklanjuti.

Apakah usul tersebut nantinya akan diindahkan (diterima) atau tidak oleh pimpinan, itu persoalan lain dan tak akan kami persoalkan.

Pastinya, sebagaimana Pasal II UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diundangkan 24 Desember 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232), dijelaskan bahwa, “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”

Sebagai penutup, sekali lagi tulisan ini tidak dan sama sekali tak bermaksud lain, kecuali hanya ingin menyampaikan sedikit pengetahuan kami tentang UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diundangkan 24 Desember 2013.

Jika layak, mari kita jadikan “Catatan Kecil” ini sebagai bahan diskusi. Bila tidak layak, tak mengapa. Kemudian, jangan lupa dan mohon bantuannya untuk dikoreksi kalau ada yang salah atau keliru. Biar tak salah berjamaah dan berkepanjangan.

Semoga bermanfaat.

Sukses selalu untuk kita semua.

Aamiin ya Allah.

Wabillahi taufiq wal hidayah
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb

Bengkalis, Rabu, 15 Februari 2017.

Last modified on Thursday, 16 February 2017 23:16
Rate this item
(0 votes)
Read 222 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Get Our Newsletter

Find us on Facebook

MDO News

Muaradurionline.com lumbung Fakta Mengangkat Marwah

Badan Hukum PT. Muara News Indonesia

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]